Buku KUASA NEGARA

Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan

Rp60.000,00

Penulis: Tedi Kholiludin

Kata Pengantar: John A. Titaley dan Sumanto al-Qurtuby

Cetakan: Mei 2009

Penerbit: Rasail-eLSA-UKSW, Semarang

Tebal: lvi + 357 hlm

Ketersediaan: Pre Order

Harga: 60.000

Category:

Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil

Deskripsi Buku
Beragama dan memiliki kepercayaan adalah hak dasar bagi setiap manusia. Sebagai negara Pancasila, negeri kita memiliki ruang untuk mengatur bidang ini. Hanya saja negara telah bertindak diskriminatif dalam mendefinisikan agama. Indikasi itu dapat ditilik dari sebutan “agama resmi” dan “agama tidak resmi”.
Berdasar latar belakang itulah, penulis buku ini, Tedi Kholiludin, merasa perlu pendefinisian ulang terhadap agama. Pengakuan negara hanya pada 6 agama mendiskreditkan kepercayaan lain yang memang minoritas. 6 agama resmi itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Di luar Konghucu, yang baru diakui pada pemerintahan Gus Dur, pengakuan agama oleh negara didasarkan pada UU No.1/PNPS/1965.
Keengganan negara untuk tidak mengakui agama atau kepercayaan di luar agama resmi membuat hak-hak sipil (civil rights) sebagian warga negara hilang. Hal ini mengakibatkan hak-hak politik mereka tercerabut dan menemui berbagai kesulitan dalam hidup keseharian seperti pembuatan KTP dan prosedur birokrasi lainnya.
Secara filosofis negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi warganya. Padahal dalam uraian penulis buku, negara memiliki tiga tugas utama; pertama, berkewajiban untuk menghormati (to respect) hak asasi manusia. Dalam hal ini negara mengakui adanya hak yang melekat pada setiap manusia dan tidak boleh membatasinya.
Kedua, negara berkewajiban untuk melindungi (to protect) hak asasi manusia. Bentuk perlindungan ini dapat dilaksanakan dengan meratifikasi berbagai kovenan internasional tentang hak asasi manusia serta menghapus berbagai aturan yang dirasakan mendiskriminasi hak-hak asasi warga negaranya, termasuk hak dan kebebasan beragama.
Ketiga, negara berkewajiban untuk memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia. Kewajiban ini didasarkan pada berbagai kebijakan yang dibuat oleh negara untuk menyelenggarakan pemenuhan hak asasi setiap manusia serta menjamin bahwa hak-hak tersebut dapat dilaksanakan hingga ke tingkat lapangan (hlm. 81-82).
Tidak ada jalan lain untuk memenuhi ketiga tugas tersebut selain kehadiran konstitusi demokratis. Konstitusi ini sendiri didasarkan pada kebebasan dan keadilan bagi setiap warga negara. Dengan jaminan itu, negara telah bertindak seperti seorang bapak yang adil terhadap anak-anaknya. Seorang bapak hadir sebagai pengayom terhadap perbedaan keyakinan yang dimiliki anak-anaknya.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *